Menyiapkan Slide

Infokom UM Pontianak Kegiatan Sosialisasi PMA Nomor 9 Tahun 2018 Abrori / 17-Jul-2018 09:07:17

Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi (LKKMO) menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Buku Pendidikan Agama, bertempat di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun perserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi ini diwakili seorang peneliti, Pejabat Kemenag. Acara ini dihadiri oleh beberapa peserta yang terdiri dari pejabat struktural, fungsional dan pelaksana dari Kanwil Kemenag Provinsi Kalbar, para dosen dari beberapa perguruan tinggi, para guru dari sekolah umum, kejuruan dan madrasah, termasuk perwakilan dari Infokom UM Pontianak.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kalbar, mengatakan kegiatan sosialisasi PMA No. 9 Tahun 2018 ini adalah peraturan yang sangat penting. Salah satunya untuk mengantisipasi globalisasi yang ditandai dengan percepatan informasi yang didukung oleh alat dan fasilitas yang serba canggih (internet). Kecanggihan itu berimbas pada percepatan dan keluasan penyebaran isi berita dan pengaruhnya, tidak terkecuali berita dan tulisan terkait konten keagamaan, ” ujarnya.

Sementara pembicara dari Kemenag mengatakan bahwa informasi yang ada saat ini ada yang benar dan baik, namun juga sebaliknya masih ada informasi yang tidak benar bahkan dapat memicu perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjerumuskan generasi muda yang kita cintai. Dengan ketentuan PMA Nomor 9 Tahun 2018 ini, semua buku yang berhubungan atau memuat konten keagamaan harus melalui telaah yang ketat dan mekanisme yang jelas oleh Kementerian Agama agar buku yang berkualitas dapat dihadirkan untuk masyarakat.

Selanjutnya mengatakan bahwa buku pendidikan agama yang akan dinilai meliputi buku teks utama yang disusun oleh pemerintah (Kementerian Agama), serta buku teks pendamping dan buku non teks yang disusun oleh masyarakat. “Setelah dinilai dan dinyatakan layak melalui tanda pengesahan dari Kepala Badan Litbang dan Diklat, buku pendidikan agama tersebut dapat diterbitkan dan didistribusikan ke masyarakat sesuai peruntukannya.

Dalam sesi diskusi, peserta terlihat antusias dalam menanggapi isi dari PMA, mulai dari kewenangan Ditjen-Ditjen dalam mengadaan dan pendistribusian buku pendidikan agama pasca berlakunya PMA, perlunya “label layak terbit berbarcode”, sampai pengawasan terhadap buku pendidikan agama yang sudah beredar di masyarakat. Selain itu, soal biaya yang dibebankan kepada masyarakat untuk proses penilaian buku juga dilontarkan oleh peserta.

Akreditasi Institusi
Dan Program Studi

Selengkapnya

Mahasiswa Baru
UM Pontianak

Informasi Pendaftaran