Menyiapkan Slide

LBH: Laboratorium&Pendidikan Hukum Abrori / 20-Mar-2018 15:03:44

Hasil rapat kerja wilayah (rakerwil) Majelis Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat pada tahun 2016, mengamanahkan pembentukan sebuah Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Ini penting guna membatu warga Muhammadiyah maupun masyarakat umum yang sedang menghadapi persoalan hukum baik litigasi maupun non letigasi. LBH didirikan pada tanggal 28, Desember 2016 di UM Pontianak. Lembaga ini adalah salah satu bagian dari amal usaha Muhammadiyah yang direalisasikan melalui Surat Keputusan (SK) rektor UM Pontianak. Melalui SK tersebut ditunjuklah LBH dengan perangkat yang terdiri atas struktur dan ditunjuklah Direktur LBH Bapak Denie Amiruddin, SH., M.Hum.

Adapun tujuan LBH ada internal dan eksternal. Internal adalah LBH sebagai laboratorium hukum, bahan pengabdian pada masyarakat bagi dosen program studi hukum UM Pontianak. Selain itu, ada juga peradilan semu. Sedangkan eksternal adalah amar ma`ruf nahi munkar, Muhammadiyah yang mempunyai cita-cita mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan hukum dan kesadaran-kesadaran hukum.

Dalam kata sambutannya Denie Amiruddin, SH., M.Hum mengatakan “LBH berdiri tidak serta merta kita langsung beraktivitas mengingat ada beberapa hal yang terkait teknis. Selain itu, ada kendala terkait sumberdaya manusia, sehingga kita belum secara maksimal beraktivitas. Namun, di awal tahun 2018 ini kita sudah menerima tiga klien yang letigasi yaitu, satu beracara dan keduanya adalah korban. Kita akan mendampingi masyarakat yang tidak mampu dan menjadi korban, sebagaimana yang didengungkan oleh Muhammadiyah (amar ma`ruf nahi munkar)” Sebutnya

Lebih lanjut Denie Amiruddin, SH., M.Hum bahwa “Kegiatan kami ada dua letigasi dan non letigasi. Letigasi yaitu dalam proses beracara dan hukum acara di pengadilan, misalkan ada pelaporan di kepolisian, proses penyidikan dan penyelidikan. Sedangkan non letigasi kebalikan dari letigasi, misalkan mediasi, penyelesaian sengketa di luar melalui proses-proses letigasi dengan upaya damai, pendampingan masyarakat dan penyuluhan. Target di tahun 2018 ini akan mengadakan kerjasama dengan UP kanwil Hukum dan HAM Kalimantan Barat dalam hal letigasi dan non letigasi. LBH sudah membangun komunikasi dan kanwil Hukum dan HAM menyambut dengan baik. Target yang lain adalah terverifikasi di kanwil Hukum dan HAM. Jadi, terverifikasi artinya LBH UM Pontianak sudah terdaftar di kanwil Hukum dan HAM. Sementara ini LBH yang terverifikasi di Kalimantan Barat hanya ada 6, di Pontianak ada 3 sedangkan yang lainnya ada di Mempawah, Singkawang dan Ketapang”. Tegasnya

Adapun syarat verifikasi menjadi pertimbangan kanwil Hukum dan HAM antara lain adanya, pelengkapan administrasi kantor, staf, perangkat komputer, alat tulis kantor, printer, harus ada berapa banyak perkara yang sudah ditangani.

Denie Amiruddin, SH., M.Hum berharap “Program yang kita rencanakan di tahun ini, mudah-mudahan di tahun 2018 ini tidak ada kendala dan Alhamdulillah ada LPPM yang juga kita elaborsikan dan kolaborasikan. Selain itu harapan kami, lembaga ini menjadi salah satu lembaga pengkajian dan studi pengembangan hukum dari pandangan akademis yang ada di lingkungan Muhammadiyah.”


Akreditasi Institusi
Dan Program Studi

Selengkapnya

Mahasiswa Baru
UM Pontianak

Informasi Pendaftaran