Menyiapkan Slide

Anshari FH UM Pontianak: Urgensi GBHN dalam Pembangunan Nasional Indonesia Pebli hardi / 12-Apr-2017 12:04:43

Setelah zaman reformasi bergulir, perubahan UUD 1945 pada 1999-2004 menghadirkan masalah ketatanegaraan yang sangat kompleks. Salah satunya adalah ketiadaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai arah pembangunan bangsa dan negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bukanlah lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan sejajar dengan lembaga lainnya dalam teori trias politica. Sehingga MPR tidak perlu lagi membuat GBHN yang akan dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan oleh Presiden.

Prosesnya pun tidak perlu lagi pertanggung jawaban kepada MPR. Selain itu, GBHN dihapus karena adanya amandemen Undang–Undang yang menghasilkan penguatan daerah otonom berdasarkan UU hasil amandemen. Sehingga pembangunan nasional direncanakan oleh Presiden, berdasarkan UU, peraturan presiden dan bukan oleh MPR.

Namun apakah bisa GBHN diadakan lagi. Sebenarnya bisa. Saat ini dirasakan betapa pembangunan bangsa ini, terutama arah pembangunan, tidak tahu mau ke mana akan dilabuhkan. Masalah itu memicu gagasan untuk kembali menghadirkan GBHN. Maka dari itu, jika ingin menghidupkan kembali GBHN, MPR harus mengamandemen Undang – Undang. Setidaknya usaha yang dilakukan adalah kegiatan pada 10 April 2017 di Hotel Mercure Pontianak yaitu kegiatan Focus Group Discussion (FGD). FGD diselenggarakan oleh Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak dan bekerjasama dengan MPR RI dengan mengangkat tema: “Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)”.

Peserta FGD terdiri atas akademisi hukum dan beberapa praktisi hukum se kota Pontianak – Kalimantan Barat, di antaranya peserata FGD adalah utusan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak, dan tentu dari tuan rumah yaitu Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak. Tidak hanya para praktisi hukum saja ada pula akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Pontianak – Kalimantan Barat.

Menariknya Setiap peserta masing-masing diminta membuat makalah sebagai masukan kepada MPR RI atas wacana pengembalian pemberlakuan GBHN di Indonesia. Diskursus soal pemberlakuan GBHN ini memang kembali mencuat akhir 2013 lalu. MPR RI (melalui Badan Pengkajian) dengan datang ke daerah-daerah (Provinsi, Kota, Kabupaten) dalam rangka menyerap aspirasi dan pemikiran-pemikiran para akademisi hukum, sosial dan politik.

MPR RI bermaksud menyerap ide dan gagasan apakah dipandang perlu dan penting untuk pemberlakuan kembali GBHN ataukah tidak. Mengingat sudah ada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dalam Undang-undang (UU) Nomor 25 tahun 2004 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang dilaksanakan lebih lanjut oleh Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam UU Nomor 17 tahun 2007.

Jika GBHN dipandang perlu, lantas bagaimana tindak selanjutnya? apakah akan dituangkan dalam bentuk produk hukum? Kemudian bentuknya seperti apa? Bagaimana mekanisme penyusunan haluan Negara yang ideal? Mengingat kewenangan MPR RI yang terbatas dan tak cukup memiliki otoritas legislasi. Hal tersebut menjadi dilematis, dengan urgensi bahwa Indonesia patut mempunya Visi besar dalam Negara untuk menentukan arah pembangunan Nasional.

Tidak cukup sebatas visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dapat berubah-ubah setiap kali berganti kepemimpinan Negara. Wacana pemberlakuan kembali GBHN ini menimbulkan pro dan kontra opini/pendapat. Termasuk di kalangan akademisi. Namun, setidaknya semua peserta sepakat bahwa Indonesia patut memiliki haluan Negara yang pasti sebagai sebuah Visi atau Perencanaan Jangka Panjang Negara. Sementara itu utusan dari Fakultas Hukum UM Pontianak, yaitu Anshari, S.H., M.H., mengangkat tema dalam makalahnya berjudul “Urgensi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam Pembangunan Nasional di Indonesia”. Abrori

Akreditasi Institusi
Dan Program Studi

Selengkapnya

Mahasiswa Baru
UM Pontianak

Informasi Pendaftaran