Politik Identitas Jelang Pilkada

  13-Nov-2017 20:11:30     abrori     0 Hit
Click pada image untuk tampilan penuh

Prodi Hukum UM Pontianak, di tengah hiruk pikuk kehidupan masyarakat yang majemuk, kita tidak bisa menyangkal bahwa setiap kelompok memiliki ciri khas dan persepektif yang berbeda. Baik pada dimensi politik maupun kemanusiaan. Apalagi momentum pemilihan kepala daerah seperti yang akan berlangsung di Kalimantan Barat. Nyaris menyedot perhatian lapisan masyarakat dari warung kopi pinggir jalan sampai kampus asyik membicarakan momentum Pilkada. Tidak peduli kalangan atas maupun bawah, kalangan pengamat politik maupun kalangan ‘fakir’ politik.

Momentum pilkada memang seksi untuk didiskusikan. Jarang sekali edukasi politik yang mencerahkan bagi masyarakat di kalangan bawah, tidak terkecuali kalangan akademik. Dunia politik memang sulit ditebak. Antara kepentingan satu dengan kepentingan lainnya terkadang saling berbenturan dan berlawanan. Namun dalam rentang waktu tertentu bisa menjadi teman karib atau koalisi dengan dalih kesamaan visi dan misi. Itulah dinamikanya, kembali semua lapisan masyarakat membutuhkan edukasi politik yang komprehensif, tidak ada propaganda saling serang ataupun persaingan tidak sehat di tengah masyarakat yang makin cerdas. Padahal musuh kita sama, yakni ketidakadilan.

Diskusi politik yang diselenggarakan oleh prodi studi hukum UM Pontianak menghadirkan pembicara antara lain: Dr. Pabali Musa (Ketua PW Muhammadiyah Kalimantan Barat); Dr. Jumadi (Dosen FISIP UNTAN & Pengamat Politik Kalimantan Barat) dan Kombes Pol. Jayadi, S.IK. (POLDA Kalimantan Barat) dengan moderator oleh Bapak Denie Amiruddin,SH.,M.Hum.

Menariknya dalam diskusi tersebut wacana mengenai politik etnis kembali menguat diulas dengan apik oleh narasumber. Dr. Jumadi  mengatakan “Wacana ini bergulir lebih tepat  semenjak reformasi. Hal ini seiring dengan kebijakan desentralisasi politik yang dijalankan oleh pemerintah. Gerakan politik etnisitas ini semakin jelas wujudnya. Bahkan banyak aktor politik lokal maupun nasional secara sadar menggunakan isu ini dalam power-sharing. Hal ini, Praktik politik etnis secara nyata menunjukkan bahwa betapa ampuhnya isu ini digunakan oleh aktor-aktor politik, ketika berhadapan dengan entitas politik lain yang berbeda dengan entitas diri/kelompoknya.

Lebih lanjut beliau menunjukan fakta, bahwa proses rekruitmen kepemimpinan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat pascarezim Orde Baru, tidak hanya mengarah pada tuntutan “putera daerah” akan tapi semakin meluas pada penggunaan identitas etnis dan agama. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Kalbar selama sepuluh tahun terkahir memberikan gambaran semakin menguatnya politik identitas yang didasarkan pada suku dan agama. Besar kecilnya kemampuan kelompok etnis dalam mendapatkan kekuasaan politik, kepemimpinan di birokrasi pemerintahan dianggap berimplikasi kepada keamanan masyarakatnya (community security)” terangnya.

Jl. Ahmad Yani No. 111 , Pontianak, Kalimantan Barat
(0561) 764571 - Faks. (0561) 764571
kontak@unmuhpnk.ac.id
SOSIAL MEDIA
© Major Update 2017 - Dev. ICT UM PONTIANAK  
" carved with bare hand " - sh4rp.development@gmail.com